
Untuk cek pajak kendaraan NTB, kanal resminya adalah layanan Informasi Pajak Kendaraan di situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halaman ini melayani kendaraan berpelat DR dari Pulau Lombok maupun EA dari Pulau Sumbawa, cukup dengan nomor polisi tanpa perlu memasang aplikasi.
NTB juga baru saja mengubah aturan pajaknya. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 berlaku sejak 1 Oktober 2026 dan membedakan tarif menurut kapasitas mesin. Panduan ini merangkum cara cek yang kami buka langsung pada 12 November 2026, tarif terbaru, diskon untuk yang membayar lebih awal, syarat bayar, dan keringanan bagi kendaraan berpelat luar daerah.
- Kanal cek resmi: bapenda.ntbprov.go.id, menu Informasi Pajak Kendaraan, isi kode daerah, nomor polisi, dan kode wilayah.
- Tarif PKB sejak 1 Oktober 2026: 1,025 persen untuk motor sampai 150 cc dan mobil sampai 1.500 cc; 1,075 persen untuk yang lebih besar dan mobil listrik.
- Progresif: tidak ada. Kendaraan kedua dan seterusnya memakai tarif yang sama.
- Diskon bayar awal: sampai 10 persen untuk roda dua dan 5 persen untuk roda empat bila dibayar 61 sampai 90 hari sebelum jatuh tempo.
- Syarat bayar tahunan: STNK dan KTP asli pemilik.
Cara cek pajak kendaraan NTB di situs Bapenda
Bapenda NTB menyebut layanan ini dibuka untuk mempermudah masyarakat mengetahui nilai pajak dan masa berlakunya. Formulirnya memiliki tiga kotak sesuai bagian pelat nomor, dengan format "Kode Daerah, Nomor Polisi, Kode Wilayah", dan diisi dengan huruf kapital.

Siapkan STNK supaya isian persis sama dengan data terdaftar, lalu ikuti langkah berikut:
- Buka situs Bapenda NTB. Ketik bapenda.ntbprov.go.id sendiri di peramban, lalu pilih menu Informasi, kemudian Informasi Pajak Kendaraan.
- Isi kode daerah. Tulis DR untuk kendaraan yang terdaftar di Lombok atau EA untuk Sumbawa, dengan huruf kapital.
- Isi nomor polisi. Ketik angka di tengah pelat tanpa spasi.
- Isi kode wilayah. Ketik huruf seri di belakang angka, juga dengan huruf kapital.
- Tekan INFO PKB. Hasilnya menampilkan nilai pajak dan masa berlakunya. Bila salah ketik, tekan RESET dan ulangi.
Bila kanal cek tidak bisa dibuka
Situs Bapenda NTB mencantumkan call center 1500186 dan email bapenda@ntbprov.go.id untuk pengaduan, permohonan, dan saran. Nilai tagihan juga akan diperlihatkan petugas di gerai Samsat sebelum Anda membayar. Pada pemeriksaan kami, alamat lama esamsat.ntbprov.go.id membalas pesan 503 Service Unavailable, sehingga jangan bergantung pada tautan lama yang beredar di media sosial.
Prinsip umum cek pajak lintas provinsi, termasuk cara mengenali situs palsu, ada di artikel cara cek pajak kendaraan online.
Tarif PKB NTB terbaru menurut Perda Nomor 3 Tahun 2026
Dasar hukum pajak kendaraan NTB adalah Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini diubah oleh Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan 1 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Perubahan terbesarnya ada di Pasal 7 tentang tarif PKB dan Pasal 13 tentang tarif BBNKB.
| Kelompok kendaraan | PKB sebelum 1 Okt 2026 | PKB sejak 1 Okt 2026 | BBNKB sejak 1 Okt 2026 |
|---|---|---|---|
| Roda 2 dan 3 sampai 150 cc, roda 4 atau lebih sampai 1.500 cc | 1,025 persen | 1,025 persen | 10 persen |
| Roda 2 dan 3 di atas 150 cc, roda 4 atau lebih di atas 1.500 cc | 1,025 persen | 1,075 persen | 11 persen |
| Kendaraan listrik berbasis baterai | 1,025 persen | 1,075 persen | 11 persen |
| Angkutan umum, karyawan, sekolah, ambulans, pemadam, sosial keagamaan, pemerintah | 0,5 persen | 0,5 persen | 10 persen (milik pemerintah, sosial keagamaan, angkutan umum, ambulans, pemadam) |
| Kendaraan di atas air | Tarif umum 1,025 persen | 0,5 persen | 10 persen |
Sebelum perubahan, Pasal 13 Perda Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan BBNKB tunggal 9 persen. Jadi bagi pembeli kendaraan baru, perubahan 2026 juga menaikkan BBNKB menjadi 10 atau 11 persen tergantung kapasitas mesin.
NTB tidak memungut pajak progresif
Berbeda dengan Jawa dan DIY, Pasal 7 Perda NTB, baik versi 2024 maupun versi 2026, tidak memuat tarif progresif. Kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya atas nama yang sama tetap dikenai tarif sesuai kelompok mesinnya. Pasal 7 ayat (3) tetap menyebut kepemilikan didasarkan atas nama, NIK, dan alamat yang sama, tetapi tanpa tingkatan tarif.
Sebagai pembanding, Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan tarif dari 0,9 persen sampai 2,9 persen menurut urutan kepemilikan, seperti kami uraikan di artikel cek pajak kendaraan Jogja. Konsep progresif secara umum dijelaskan di artikel cara hitung pajak progresif.
Opsen PKB untuk kabupaten dan kota
Di atas pokok PKB ada opsen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 83 menetapkan opsen PKB sebesar 66 persen dari pajak terutang, yang menjadi hak kabupaten atau kota. Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pemungutan PKB bersama opsen PKB. Sebagai ilustrasi hitungan saja: bila dasar pengenaan sebuah motor 125 cc Rp15.000.000, pokok PKB-nya 1,025 persen atau Rp153.750, dan opsen 66 persen dari angka itu Rp101.475. Angka final tetap yang tertera di hasil cek resmi.

Diskon bayar lebih awal dan undian Gebyar Pajak
Bapenda NTB mengumumkan pada 1 Oktober 2026 bahwa wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo mendapat potongan. Sekretaris Bapenda NTB, Zuhudy Kadran, menyebut besaran diskon bergantung pada berapa hari lebih awal Anda membayar dan jenis kendaraannya.
| Waktu bayar | Roda dua | Roda empat |
|---|---|---|
| 61 sampai 90 hari sebelum jatuh tempo | 10 persen | 5 persen |
| 31 sampai 60 hari sebelum jatuh tempo | 5 persen | 2 persen |
Selain potongan, wajib pajak yang taat otomatis diikutsertakan dalam Undian Gebyar Pajak dengan hadiah utama belasan unit sepeda motor. Karena itu, cek tanggal jatuh tempo di hasil Info PKB sejak jauh hari. Bayar di jendela 61 sampai 90 hari memberi potongan terbesar, terutama untuk sepeda motor.
- Catat tanggal jatuh tempo dari hasil cek atau lembar notice pajak tahun lalu.
- Pasang pengingat 90 hari sebelum tanggal itu.
- Tanyakan ke petugas Samsat apakah diskon sudah terhitung otomatis sebelum Anda membayar.
Syarat bayar dan tempat pelayanan Samsat di NTB
Halaman Layanan Publik Bapenda NTB menjabarkan standar layanan pembayaran PKB tahunan (daftar ulang). Persyaratannya hanya STNK dan KTP asli pemilik kendaraan. Prosedurnya juga ringkas:
- Tunjukkan STNK dan KTP asli di gerai Samsat yang tersedia.
- Petugas memverifikasi identitas kendaraan dan menambahkan keterangan yang Anda sampaikan ke dalam sistem.
- Bayar tunai atau nontunai sesuai besaran yang dihitung sistem.
- Terima notice pajak yang berlaku satu tahun ke depan, plus stempel pengesahan kepolisian di STNK.
Bapenda menargetkan waktu layanan ini 5 menit. Untuk pengesahan lima tahunan yang disertai penggantian STNK dan pelat, syarat dan biayanya mengikuti ketentuan nasional yang kami bahas di artikel perpanjang STNK tahunan dan 5 tahunan.

Sepuluh Samsat di kabupaten dan kota NTB
Situs Bapenda NTB mendaftar sepuluh kantor Samsat dan menyebut pelayanan tersebar di 10 UPTB-UPPD di masing-masing kabupaten dan kota:
- Pulau Lombok (pelat DR): Samsat Mataram, Samsat Gerung, Samsat Tanjung, Samsat Praya, dan Samsat Selong.
- Pulau Sumbawa (pelat EA): Samsat Taliwang, Samsat Sumbawa, Samsat Dompu, Samsat Raba Bima, dan Samsat Panda Bima.
Beranda Bapenda juga mengajak membayar di berbagai outlet yang telah disediakan dan mempromosikan layanan e-Samsat Delivery. Rincian outlet dan cara memakai layanan antar itu sebaiknya ditanyakan langsung lewat call center 1500186 agar Anda memakai mitra resmi. Simpan bukti bayar sampai pengesahan STNK benar-benar Anda terima, karena bukti itulah yang dipakai bila kelak ada selisih data.

Pelat luar daerah, blokir, dan denda telat
Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026 menyisipkan Pasal 4A: kendaraan luar daerah yang dikuasai orang pribadi atau badan dan dipakai di NTB lebih dari 3 bulan terus-menerus wajib melapor dan balik nama di Samsat setempat. Pengecualiannya kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia atau tidak menetap di NTB.
Untuk mendorongnya, Bapenda NTB memberi keringanan. Menurut berita resmi 10 Agustus 2026, sepanjang 2025 tercatat 10.161 kendaraan mutasi masuk, lalu 4.072 kendaraan lagi di 2026, sementara sekitar 20.300 kendaraan berpelat luar diperkirakan belum balik nama ke pelat DR atau EA. Diskon 50 persen PKB bagi kendaraan luar daerah yang mutasi masuk berlaku sampai 19 Desember 2026. Prosedur mutasinya dibahas di artikel biaya balik nama kendaraan, dan perkiraan biayanya bisa dihitung di kalkulator balik nama.
Blokir kendaraan yang sudah dijual atau hilang
Bapenda NTB melayani permohonan blokir tanpa biaya, dengan bukti pendukung berupa surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau kuitansi jual beli. Setelah diblokir, administrasi penagihan pajak atas nomor polisi itu dinonaktifkan sementara sampai pemilik baru melapor. Buka blokir juga gratis dengan melampirkan KTP, STNK, BPKB, dan bukti jual beli.
Denda bila telat membayar
Pasal 93 Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 menyebut wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak, dengan rincian diatur peraturan gubernur. Pedoman nasionalnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 78 ayat (4): bunga 1 persen per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Simulasinya ada di artikel denda telat pajak motor dan cara menghitungnya. Membayar tepat waktu bukan hanya menghindari bunga, tetapi juga membuka peluang diskon bayar awal.
Kesalahan yang sering terjadi saat cek pajak kendaraan NTB
Formulir Bapenda NTB sederhana, tetapi beberapa kekeliruan kecil bisa membuat hasil cek kosong atau membuat Anda salah memperkirakan tagihan. Daftar berikut kami susun dari cara kerja formulir dan isi Perda, bukan dari cerita calo:
- Mengetik huruf kecil. Bapenda menulis tegas bahwa isian kode daerah dan kode wilayah memakai huruf kapital sesuai pelat. Ketik "DR" atau "EA", bukan "dr".
- Menyatukan semua bagian pelat dalam satu kotak. Formulir memecah pelat menjadi tiga kotak. Angka masuk ke kotak Nomor Polisi, huruf seri masuk ke kotak Kode Wilayah.
- Mengira tarif lama masih berlaku untuk mobil besar. Sejak 1 Oktober 2026, mobil di atas 1.500 cc dan motor di atas 150 cc memakai 1,075 persen. Tagihan tahun ini bisa sedikit lebih tinggi dari notice tahun lalu, dan itu bukan kesalahan sistem.
- Menunggu sampai hari jatuh tempo. Membayar mepet membuat Anda kehilangan peluang diskon bayar awal, dan lewat satu hari saja sudah dihitung satu bulan bunga.
- Membiarkan kendaraan pelat luar tanpa mutasi. Kendaraan yang dipakai lebih dari 3 bulan di NTB wajib lapor dan balik nama. Diskon 50 persen PKB untuk mutasi masuk hanya berlaku sampai 19 Desember 2026.
- Memakai tautan cek dari pesan berantai. Ketik sendiri alamat bapenda.ntbprov.go.id. Alamat lama atau tiruan bisa mati, seperti esamsat.ntbprov.go.id yang membalas galat 503 saat kami periksa, atau justru meminta data pribadi.
Satu catatan lagi soal pajak bahan bakar. Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026 juga mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi 7,5 persen, tetapi menurut Bapenda NTB kenaikan itu hanya untuk bahan bakar sektor industri dan pertambangan. Bahan bakar untuk transportasi umum dan kendaraan masyarakat sehari-hari tetap memakai tarif lama 5 persen.
Pajak bahan bakar ini tidak muncul di hasil Info PKB maupun di notice pajak tahunan, karena dipungut lewat penyedia bahan bakar. Jadi bila Anda membandingkan tagihan tahun ini dengan tahun lalu, yang perlu diperhatikan hanya tiga hal: kelompok kapasitas mesin kendaraan Anda, nilai jual terbaru yang ditetapkan tiap tahun, dan ada atau tidaknya potongan bayar awal yang Anda manfaatkan.
Untuk membaca kolom-kolom pada lembar pajak, lihat panduan membaca data di lembar STNK, dan bandingkan tarif antarprovinsi di halaman tarif pajak kendaraan.
Sumber
- Bapenda Provinsi NTB, Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (format Kode Daerah, Nomor Polisi, Kode Wilayah; tombol INFO PKB), dibuka 12 November 2026
- Bapenda Provinsi NTB, berita 1 Oktober 2026: Perda NTB No. 3 Tahun 2026, Penyesuaian Tarif PKB dan PBBKB Diberlakukan Secara Selektif (1,025 persen dan 1,075 persen, batas 150 cc dan 1.500 cc, berlaku 1 Oktober 2026)
- Bapenda Provinsi NTB, berita 1 Oktober 2026: Bayar Pajak Lebih Awal Dapat Diskon hingga 10 Persen (diskon 61 sampai 90 hari dan 31 sampai 60 hari, Undian Gebyar Pajak)
- Bapenda Provinsi NTB, berita 10 Agustus 2026: Pemprov NTB Ajak Puluhan Ribu Kendaraan Pelat Luar Segera Balik Nama (mutasi masuk 10.161 di 2025 dan 4.072 di 2026, sekitar 20.300 belum balik nama, diskon 50 persen PKB sampai 19 Desember 2026)
- Bapenda Provinsi NTB, Layanan Publik Bapenda (standar layanan pembayaran PKB: STNK dan KTP asli, 5 menit; blokir dan buka blokir tanpa biaya; call center 1500186)
- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, JDIH BPK (Pasal 7 tarif PKB 1,025 persen tanpa progresif, Pasal 13 BBNKB 9 persen, Pasal 93 sanksi administratif)
- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024, JDIH Provinsi NTB (ditetapkan dan diundangkan 1 Oktober 2026; Pasal 4A kendaraan luar daerah, Pasal 7 tarif PKB, Pasal 13 tarif BBNKB 10 dan 11 persen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, naskah resmi JDIH BPK (Pasal 83: opsen PKB 66 persen)
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, naskah resmi JDIH BPK (Pasal 78 ayat (4): bunga 1 persen per bulan, paling lama 24 bulan)